JUBIRTVNEWS.COM – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas tambang yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir dan tanah longsor di Sukabumi pada 6 Maret 2025 lalu.
Hanif turun langsung memimpin jajarannya untuk menyegel dua perusahaan tambang pasir kuarsa dan batu di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimandiri yang dianggap tidak mematuhi aturan lingkungan pada Sabtu (22/3/2025).
Dua perusahaan yang dipasangi garis dan papan pengawasan oleh Kementerian LH tersebut yakni PT. JPT yang berada di Kampung Pancalikan, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, dan CV Dutalimas di Kampung Batu Asih, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
“Kemarin sudah ada bencana yang sudah memakan korban jiwa yang cukup besar, tadi Pak Presiden juga menyampaikan masih ada tiga (korban) yang belum ketemu tentu dari pemerintah pusat sangat prihatin dengan kondisi ini,” kata Hanif kepada awak media di lokasi usai penyegelan.
Hanif mengatakan, ia diminta langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kondisi lingkungan mulai dari Puncak, Bekasi hingga DAS Cimandiri di Sukabumi.
“Salah satu kontributor banjir berdasarkan analisis geospasial kami, kita berada di salah satu perusahaan tambang. Jadi kita akan melakukan pendalaman terkait dengan kontributornya perusahaan ini dalam memperparah kondisi banjir,” jelasnya.
Selain penyegelan, lanjut Hanif, sanksi administrasi juga akan diberikan kepada perusahaan yang melanggar aturan lingkungan.
“Kami akan berikan sanksi administrasi pemerintah, kalau di puncak-puncak itu kan kami sanksinya bongkar bangunan kalau, di sini kami akan hitung kembali berapa kontribusi kerusakannya kemudian melakukan rehabilitasi,” tuturnya.
Hanif menjelaskan, sanksi itu diberikan lantaran perusahaan tambang terindikasi tidak menaati beberapa parameter tata lingkungan hingga berdampak banjir bandang di hilir. Meski demikian, kata dia, penyegelan berupa pemasangan garis itu tidak bersifat permanen. Menurutnya, perusahaan dapat beroperasi kembali setelah persyaratan terpenuhi. Apabila sebaliknya, ia tak segan-segan akan mencabut izin perusahaan tersebut.
“Sepanjang dia mengikuti persetujuan lingkungan. Sepanjang itu ditaati, diikuti dengan ketat silahkan jalan karena kita perlu penggerak roda ekonomi, tetapi ini sedang kita evaluasi. Kalau ternyata dari kondisi persetujuan lingkungan tidak memadai dan kemudian masih berkontribusi terhadap banjir maka kita akan usulkan untuk diakhiri, dicabut izinnya,” tandasnya.
