JUBIRTVNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi menetapkan kebijakan digitalisasi tata kelola pemerintahan desa melalui penerapan e-budgeting dan e-voting. Kebijakan tersebut ditandatangani Dedi pada Selasa, 3 Juni 2025, dan berlaku bagi sekitar 5.000 desa di wilayah Jawa Barat.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat transparansi, efisiensi, serta mempercepat pelayanan publik di tingkat desa. Dedi menegaskan bahwa seluruh pengelolaan keuangan desa kini harus bertransformasi ke sistem digital berbasis e-budgeting, tanpa lagi menggunakan transaksi tunai.
Hal tersebut disampaikan Dedi usai menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD se-Jawa Barat bersama KPK, di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Rabu (4/6/2025).
“Pemerintah provinsi Jawa Barat sudah memberlakukan sistem pengelolaan keuangan di desa berbasis e-budgeting. Artinya seluruh tata kelola keuangan di desa tidak ada lagi yang menggunakan uang tunai. Tapi semuanya harus bertransformasi dalam sistem digitalisasi keuangan,” ujar Dedi.
Menurut Dedi, dengan sistem e-budgeting, potensi kecurangan atau penyalahgunaan dana desa bisa lebih mudah terdeteksi. Selain itu, proses pelaporan dan pengawasan juga dapat dilakukan secara real-time.
Tak hanya pada aspek keuangan, digitalisasi juga akan diterapkan dalam proses demokrasi di tingkat desa melalui sistem e-voting. Pemilihan kepala desa (Pilkades) nantinya dilakukan secara digital untuk menghemat biaya dan mempercepat proses perhitungan suara.
“Karena katanya e-voting gak boleh digunakan karena itu hak ciptanya orang lain. Jadi Kemendagri bilang begitu, kalau saya pemilihan kepala desa secara digital saja itu yang menjadi fokus. Nah dari situ kita lihat digitalisasi itu harus melahirkan efisiensi. Jangan sampai dengan digital malah jadi mahal. Dengan efisiensi kemudian kecepatan. Kan perhitungannya bisa langsung keluar dengan cepat, tidak usah lagi orang nunggu antrian lama, kemudian menunggu penghitungan berjam-jam,” tuturnya.
Menurut Dedi, kalau di Jawa Barat ini berhasil maka bisa menjadi tolok ukur untuk pengembangan demokrasi, pemilihan bupati wali kota, pemilihan gubernur dengan menggunakan pemilihan digital.
Terkait dengan pilot project pemilihan digital di desa, Dedi akan menerapkan terlebih dahulu pada tingkat pemilihan RW, untuk selanjutnya pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak dengan sistem digitalisasi.
“Kalau saya sih pengennya dilakukan secara serentak. Tapi bisa dimulai, percobaan, percontohan di RW saja. Di tingkat RW, pemilihan ketua RW, kita bikin sampel berapa pemilihan ketua RW dengan sistem pemilihan elektronik,” ungkapnya.
“Dalam pemilihan secara elektronik tersebut, nanti ada sistem yang mengelola dan tata kelolanya akan dikelola oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa,” tambah Dedi.
Pihaknya bersama KPK juga akan melakukan pendampingan dalam penerapan e-budgeting. KPK akan menjadi mitra dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa, sementara Bank Indonesia akan menjadi tenaga pendamping yang juga terintegrasi dengan sistem perbankan.
“Itu sangat mudah, dan nanti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari itu. Pemeriksaan sistem keuangan di desa bisa dilakukan dari jarak jauh, kecuali untuk cek fisik,” pungkasnya.
