JUBIRTVNEWS.COM – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan sejumlah kritik dan catatan tajam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna, Kamis (19/6/2025).
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra tetap mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkab Sukabumi dari BPK RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Namun, mereka menegaskan bahwa capaian WTP bukan satu-satunya indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
Penyampaian pandangan umum Fraksi Gerindra di sampaikan oleh Syarif Hidayat. Ia menyoroti dominasi belanja operasi dalam struktur APBD 2024. Mereka menilai belanja operasi hanya memberi manfaat jangka pendek, sementara belanja modal yang seharusnya berdampak langsung dan jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik, justru porsinya sangat kecil.
“Kami melihat realisasi belanja sebesar Rp4,57 triliun atau 96,38% dari rencana masih terlalu besar untuk belanja operasi, yakni Rp3,48 triliun atau 76% dari total. Sementara itu, belanja modal hanya 8,4%,” ujar Syarif.
Gerindra juga mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 107,66%. Namun, mereka mempertanyakan mengapa realisasi pendapatan transfer dan pendapatan sah lainnya justru lebih rendah, masing-masing hanya 97,42% dan 84,40%.
Fraksi ini juga menyoroti rendahnya serapan belanja tidak terduga, yang hanya mencapai 70,82%. Padahal, Kabupaten Sukabumi tergolong wilayah rawan bencana. Gerindra menilai anggaran untuk kondisi darurat semestinya lebih siap dan terserap optimal.
Selain itu, mereka meminta pemerintah daerah mengevaluasi realisasi anggaran transfer untuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada desa, yang mencapai Rp668,08 miliar atau 98,81%. Evaluasi ini penting agar penyaluran dana tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat kepada penerima.
Fraksi Gerindra juga mengkritisi munculnya surplus anggaran, padahal pemerintah sebelumnya merencanakan defisit. Mereka menilai hal ini mencerminkan ketidakakuratan dalam perencanaan, kemungkinan akibat program yang tertunda atau belanja yang tidak terserap maksimal.
Gerindra menekankan bahwa penyertaan modal kepada BUMD harus mampu mendorong kemajuan ekonomi daerah. Mereka menilai investasi tersebut tidak boleh hanya sebatas pencatatan pembiayaan, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata, seperti peningkatan pelayanan, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Kami ingin setiap rupiah yang ditanamkan pemerintah bisa memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegas Syarif.
Fraksi Gerindra mendorong pemerintah agar mengelola anggaran secara transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Mereka mengingatkan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Selain data keuangan kuantitatif, Gerindra juga meminta agar laporan keuangan pemerintah ke depan menyertakan evaluasi kualitatif. Evaluasi ini harus menunjukkan dampak nyata dari program terhadap sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pengembangan UMKM, dan pengentasan kemiskinan.
