JUBIRTVNEWS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi bersama Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Sukabumi menggelar pertemuan dalam rangka silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar kedua pihak.
Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah isu strategis, terutama terkait pelaksanaan Salat Idulfitri di Lapang Merdeka.
Dalam unggahan di akun media sosialnya, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menyebut pertemuan dilakukan dalam suasana dialog yang hangat dan konstruktif, kedua pihak saling bertukar pandangan demi menjaga kondusivitas, kenyamanan, serta kekhusyukan umat dalam menjalankan ibadah.
PD Muhammadiyah juga menyampaikan harapan agar ke depan pelaksanaan kegiatan keagamaan dapat semakin tertata, inklusif, serta memperkuat nilai kebersamaan di tengah masyarakat.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah positif dalam membangun harmoni dan pelayanan terbaik bagi warga Kota Sukabumi.
Latar Belakang Dinamika Salat Id
Diberitakan sebelumnya, PD Muhammadiyah Kota Sukabumi mengalihkan lokasi pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 Hijriah ke dua titik alternatif, yakni Kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) dan Perguruan Aisyiyah Cipoho. Keputusan tersebut diambil setelah tidak adanya izin penggunaan Lapang Merdeka untuk pelaksanaan Salat Id yang jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.
Ketua PD Muhammadiyah Kota Sukabumi, Ade Rahmatullah, menyampaikan bahwa pengalihan lokasi dilakukan untuk tetap mengakomodasi kebutuhan ibadah ribuan jemaah.
“Pelaksanaan salat bertempat di Kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) dan Perguruan Aisyiyah Cipoho, setelah ditolak Pemda atas pengajuan permohonan izin di Lapdek,” ujarnya, Kamis (19/3/2026).
Sementara itu, Sekretaris PD Muhammadiyah Kota Sukabumi, Yana Fajar, menyayangkan tidak diberikannya izin penggunaan fasilitas publik tersebut. Menurutnya, penolakan berkaitan dengan perbedaan penetapan 1 Syawal antara Muhammadiyah dan hasil Sidang Isbat pemerintah pusat.
“Alasannya karena pelaksanaan salat Idulfitri yang hari Jumat itu tidak ada dalam ketentuan keputusan di Jakarta. Kami cukup menyesalkan keputusan ini,” ungkapnya.
Wali Kota Sampaikan Permintaan Maaf
Di sisi lain, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki tetap hadir memberikan sambutan di tengah jemaah dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kebijakan yang diambil.
“Kami memohon maaf apabila kebijakan Wali Kota Sukabumi kurang berkenan di hati bapak dan ibu sekalian,” ungkap Ayep Zaki, Jumat (20/3/2026).
Usai kegiatan, Ayep Zaki memberikan penjelasan mendalam terkait dilema yang dihadapinya. Ia mengakui adanya perbedaan antara pandangan pribadi saat masa kampanye dengan posisinya kini sebagai kepala daerah yang terikat aturan negara.
“Waktu saya kampanye, saya berjanji secara pribadi karena saat itu jabatan kepala daerah belum melekat pada saya. Begitu dilantik, saya terikat oleh tugas yang diatur perundang-undangan. Keputusan pribadi tidak bisa serta-merta menjadi keputusan konstitusional,” jelas Ayep kepada awak media.
Ayep menegaskan bahwa penolakan izin di Lapangan Merdeka semata-mata karena Pemkot harus mengacu pada Keputusan Menteri Agama yang menetapkan Idulfitri jatuh pada Sabtu (21/3/2026).
“Secara pribadi, perbedaan ini tidak mengurangi rasa toleransi saya. Itulah mengapa saya hadir langsung ke UMMI untuk menyapa dan mengucapkan selamat kepada warga Muhammadiyah. Tidak ada sedikit pun niatan untuk intoleran,” tambahnya.
