JUBIRTVNEWS.COM – Penanganan dampak bencana pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung melibatkan berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, salah satunya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) yang turut berperan dalam aspek penanganan hunian bagi warga terdampak.
Peran tersebut berkaitan dengan dukungan terhadap penyediaan hunian sementara bagi para penyintas yang saat ini masih berada di pengungsian.
Penyerahan bantuan tersebut dilakukan di posko pengungsian yang berada di halaman SDN 1 Bantargadung, Selasa (10/3/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung Bupati Sukabumi, Asep Japar yang kemudian berbuka puasa bersama warga terdampak bencana ini.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asep Japar menyapa para penyintas satu per satu. Ia terlihat berbincang dengan warga, menggendong anak-anak, hingga membagikan takjil kepada mereka.
“Sebagai pemerintah daerah, kami ingin memastikan masyarakat tidak merasa sendiri. Kami hadir untuk memberikan semangat dan membantu meringankan beban warga,” ujarnya.
Bupati mengungkapkan, pemerintah daerah memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp3 juta selama enam bulan kepada warga terdampak. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan tempat tinggal sementara yang lebih layak.
“Saya tidak tega melihat warga kami menjelang Lebaran masih berada di pengungsian. Karena itu, kami memberikan bantuan dana untuk mengontrak rumah tinggal sementara,” ungkapnya.
Selain dukungan hunian sementara, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan rencana relokasi bagi para penyintas ke lokasi yang lebih aman. Penentuan lokasi tersebut masih akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta melalui kajian teknis terkait kondisi dan stabilitas lahan.
“Untuk penempatannya sudah ada gambaran, namun akan kami koordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah provinsi sekaligus dilakukan pengkajian apakah lahannya aman atau tidak,” jelasnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa hari tersebut merupakan hari terakhir masa penetapan status tanggap darurat bencana. Selanjutnya, penanganan akan memasuki masa transisi pemulihan.
