JUBIRTVNEWS.COM – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kabupaten Sukabumi, Leni Liawati, menyoroti sejumlah isu strategis dan krusial dalam Rapat Kerja Ekspose Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025–2029 yang berlangsung di Pendopo Sukabumi, Senin (10/6/2025).
Dalam pemaparannya, Leni yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi, menyampaikan keprihatinan atas pencabutan status Universal Health Coverage (UHC) yang berdampak pada masyarakat miskin.
“Permasalahan muncul karena pengajuan BPJS tidak bisa langsung aktif. Ini menyulitkan warga miskin saat membutuhkan layanan kesehatan. Harus ada langkah konkret dalam kebijakan daerah,” tegas Leni.
Leni menekankan pentingnya menjadikan perlindungan layanan kesehatan untuk warga miskin sebagai prioritas utama arah kebijakan dalam RPJMD 2025–2029.
Tak hanya isu kesehatan, Leni juga menyoroti tingginya risiko bencana alam di Kabupaten Sukabumi. Ia mendorong agar aspek mitigasi dan kesiapsiagaan bencana masuk dalam prioritas pembangunan lintas sektor.
Selain itu, kesenjangan pembangunan wilayah utara dan selatan Sukabumi turut menjadi perhatian. Menurut Leni, buruh tani, nelayan, dan pekerja informal juga belum mendapatkan perlindungan optimal dari pemerintah daerah.
Terkait bonus demografi, Leni mendorong RPJMD menetapkan sasaran strategis dan arah kebijakan yang dapat menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana aksi yang konkret.
Tak kalah penting, ia juga menyoroti penguatan ekonomi perempuan kepala keluarga dan pentingnya program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terstruktur dan menyentuh akar permasalahan.
“Strategi peningkatan ketahanan keluarga saat ini masih terlalu umum dan belum menyasar akar kerentanan,” ujarnya.
Rapat kerja RPJMD Kabupaten Sukabumi ini dihadiri berbagai perwakilan unsur eksekutif, termasuk Bapelitbangda, BPKAD, Bapenda, Inspektorat, serta Bagian Hukum Setda.
