JUBIRTVNEWS.COM – Polres Sukabumi Kota membongkar aktivitas penambangan batu hijau tanpa izin di kawasan Gunung Walang, Kampung Jatimekar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi.
Dalam kasus ini, polisi menangkap seorang pria berinisial AI (32) yang berperan sebagai pengelola tambang. Petugas juga menyita tiga unit alat berat jenis excavator yang digunakan untuk aktivitas penambangan.
Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah Unit 3 Tipidter Satreskrim Polres Sukabumi Kota melakukan pengecekan dan penertiban aktivitas pertambangan di wilayah Kecamatan Gunungguruh.
“Dari hasil pengecekan di lokasi, petugas mendapati tiga unit excavator tengah beroperasi melakukan aktivitas penambangan di kawasan Gunung Walang. Selanjutnya, petugas menghentikan aktivitas tersebut dan mengamankan operator beserta alat berat yang digunakan,” ungkap Sentot, Jum’at (20/11/2026).
Hasil pemeriksaan menunjukkan, penambangan di kawasan tersebut telah berlangsung sejak 2016. Aktivitasnya dilakukan di area lereng gunung menggunakan tiga unit excavator.
Batu hijau yang ditambang kemudian diolah, dipotong, dan dibentuk menjadi balok persegi empat sebelum dijual kepada konsumen. Material tersebut biasa digunakan sebagai ornamen atau variasi pada dinding bangunan, rumah, hingga kolam renang.
Sentot mengatakan, hasil penghitungan sementara menunjukkan kerugian negara akibat aktivitas penambangan tersebut mencapai sekitar Rp1,8 miliar. Adapun nilai kerugian yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp12 miliar.
Dalam kasus ini, pelaku dijerat Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Pasal tersebut mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, yakni penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.
Penyidik masih melanjutkan proses penyidikan dengan menelusuri aspek perizinan serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam aktivitas penambangan tersebut.
Sentot menegaskan, aktivitas pertambangan wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan dan memiliki perizinan yang sesuai.
“Kami menegaskan bahwa setiap aktivitas pertambangan harus memenuhi persyaratan dan perizinan yang telah ditentukan. Tidak boleh ada kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.












