JUBIRTVNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan penghapusan sanksi administratif atau pemutihan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 100 persen. Program tersebut berlaku mulai 9 November hingga 20 Desember 2026.
Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki tunggakan PBB-P2 untuk melunasi kewajiban pajaknya tanpa harus membayar denda keterlambatan.
Program yang diluncurkan melalui Gebyar SiPenyu tersebut mencakup piutang PBB-P2 untuk ketetapan pajak mulai tahun 1994 hingga 2026.
Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi, Herdy Somantri Subandi, mengajak seluruh wajib pajak memanfaatkan kebijakan tersebut sebelum masa penghapusan denda berakhir.
“Masyarakat atau wajib pajak diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan berharga ini dengan sebaik-baiknya untuk melunasi tunggakan PBB-P2 mereka tanpa dikenakan denda administratif,” ujar Herdy, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan informasi ketentuan program yang dipublikasikan Bapenda Kabupaten Sukabumi, terdapat sejumlah poin penting yang perlu diketahui masyarakat:
– Penghapusan denda 100 persen diberikan kepada wajib pajak yang memiliki objek pajak PBB-P2 di wilayah Kabupaten Sukabumi, termasuk yang berdomisili di luar daerah.
– Denda keterlambatan sebesar 1 persen per bulan dihapuskan sepenuhnya.
– Penghapusan berlaku untuk tunggakan denda hingga tahun pajak 2026.
– Program mencakup pelunasan piutang PBB-P2 dengan ketetapan pajak tahun 1994 sampai 2026.
– Penghapusan tidak berlaku bagi wajib pajak yang sedang menjalani pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana perpajakan.
– Kebijakan juga tidak berlaku bagi wajib pajak yang sedang mengajukan keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali atas kewajiban pajak terkait.
– Program berlaku mulai 9 November sampai 20 Desember 2026.
Masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan tersebut merupakan penghapusan sanksi administratif berupa denda keterlambatan, bukan penghapusan pokok pajak.
Artinya, wajib pajak tetap harus melunasi pokok tunggakan PBB-P2 sesuai ketetapan yang berlaku. Namun, komponen dendanya mendapatkan penghapusan 100 persen selama memenuhi persyaratan program.
Bapenda Kabupaten Sukabumi berharap kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
Pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.
Karena batas waktunya hanya sampai 20 Desember 2026, masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 diimbau segera memanfaatkan program tersebut.
