JUBIRTVNEWS.COM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukabumi mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan pembangunan jalan alternatif Cisolok–Palabuhanratu yang dinilai penting sebagai jalur evakuasi tsunami dan akses darurat bagi masyarakat di kawasan pesisir.
Desakan tersebut disampaikan dalam pandangan umum Fraksi PDIP terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pandangan umum itu dibacakan anggota Fraksi PDIP, Sandi A. Maulana, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di Kompleks Perkantoran Jajaway, Palabuhanratu, Rabu (14/10/2026).
Selain menyoroti kebutuhan jalur evakuasi, Fraksi PDIP memberikan sejumlah catatan terhadap rencana penataan organisasi perangkat daerah (OPD), terutama terkait efisiensi birokrasi, beban kerja, penempatan aparatur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi PDIP menyatakan mendukung penataan kelembagaan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Namun, restrukturisasi harus dilakukan berdasarkan kebutuhan riil organisasi dan tidak boleh mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi tersebut mengingatkan agar perampingan maupun penggabungan OPD, khususnya perangkat daerah Tipe A, dikaji secara matang dengan mempertimbangkan fungsi, beban kerja, dan kinerja masing-masing organisasi.
Menurut Fraksi PDIP, penataan kelembagaan perlu menerapkan prinsip *rightsizing*, yakni menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan dan fungsi nyata. Dengan demikian, penggabungan OPD tidak dilakukan sekadar untuk mengurangi jumlah organisasi, terutama apabila perangkat daerah yang bersangkutan masih memiliki beban kerja besar dan kinerja yang memadai.
Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya perubahan budaya kerja aparatur, dari pola kerja yang berorientasi pada kepentingan internal menjadi budaya yang mengutamakan pelayanan masyarakat.
Penempatan sumber daya manusia (SDM), lanjut fraksi tersebut, harus mempertimbangkan kompetensi dan integritas agar perubahan struktur organisasi dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dari sisi anggaran, efisiensi belanja rutin birokrasi diharapkan dapat memberikan ruang fiskal untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan dasar, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Untuk memastikan seluruh aspek penataan kelembagaan dibahas secara menyeluruh, Fraksi PDIP mengusulkan agar pembahasan Raperda dilakukan melalui Panitia Khusus (Pansus). Langkah tersebut dinilai penting untuk mengkaji kebutuhan organisasi, pembagian tugas, beban kerja, serta konsekuensi kebijakan sebelum Raperda ditetapkan.
Sementara itu, pembangunan jalan alternatif Cisolok–Palabuhanratu menjadi perhatian tersendiri karena dinilai memiliki fungsi strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Fraksi PDIP meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan perhatian serius terhadap realisasi pembangunan ruas jalan tersebut, sehingga ketersediaan akses evakuasi dapat mendukung upaya perlindungan masyarakat ketika terjadi tsunami maupun kondisi darurat lainnya.
Fraksi PDIP berharap seluruh masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan Raperda, sehingga penataan perangkat daerah tidak hanya menghasilkan birokrasi yang efisien, tetapi juga berdampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
