JUBIRTVNEWS.COM – Pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus pada kelengkapan laporan Program Strategis Nasional (ProSN), tetapi juga memastikan pelaksanaannya benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi penekanan dalam sosialisasi pelaporan indikator kinerja ProSN yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Rabu (4/3/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman mengikuti kegiatan tersebut dari Setda Kabupaten Sukabumi bersama Kepala Baperida, Inspektur Inspektorat, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Sosialisasi dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju, sehingga berbagai Program Strategis Nasional yang ditetapkan pemerintah menjadi prioritas pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah. Komitmen kepala daerah dan wakil kepala daerah, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kemampuan implementasi kebijakan menjadi faktor penting agar program berjalan efektif.
“ProSN harus menjadi bagian dari program kerja pemerintah daerah, bukan sekadar formalitas administrasi. Evaluasi tidak hanya dilihat dari kelengkapan laporan, tetapi juga dari efektivitas dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, fokus pengawasan pelaksanaan ProSN di daerah meliputi berbagai sektor strategis, seperti penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi.
Pada April mendatang, tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari Direktorat Jenderal Kemendagri dijadwalkan turun langsung ke daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tersebut.
Karena itu, para inspektur daerah diminta memperkuat koordinasi dengan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di daerah. Langkah ini dinilai penting mengingat setiap program strategis memiliki berbagai potensi risiko, mulai dari perencanaan, keuangan, pelaksanaan hingga risiko sosial.
Upaya mitigasi pun harus dilakukan secara berkelanjutan melalui identifikasi, analisis, evaluasi risiko, serta penyusunan strategi pengendalian yang tepat.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman menyatakan pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti hasil sosialisasi tersebut melalui rapat koordinasi bersama seluruh OPD.
“Pelaporan Program Strategis Nasional secara teknis berada di Baperida dan Inspektorat. Dalam waktu dekat akan segera kami bahas bersama para OPD agar pelaksanaannya terukur dan tepat sasaran,” pungkasnya.
