JUBIRTVNEWS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) mendapatkan dukungan yang luas termasuk dari pemerintah daerah (Pemda).
Dalam keterangannya pada Jumat, 17 Januari 2025, Tito mengungkapkan antusiasme pemda untuk berpartisipasi pada program yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita tahu bahwa selain untuk meningkatkan kesehatan, tapi juga akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Kenapa? karena sudah jelas ada offtaker-nya, ada pembeli diserap, jadi ini bisa mendorong pangan masyarakat, menanam, beternak, dan lain-lain, dibeli. Dan ini akan terjadi economic circular, sehingga daerah-daerah antusias,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Tito juga menjelaskan bahwa sejumlah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program ini melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dari hasil konsolidasi bersama Pemda, menurut Mendagri total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun.
“Sekali lagi targetnya antara 2 ribu sampai 4 ribu mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran kabupaten Rp 2,3 triliun kemudian Provinsi lebih kurang Rp2,5 triliun (total Rp 5 triliun). Ini kita diskusi sudah, bukannya top down maunya kita perintah, tapi dari mereka ya, banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat,” ungkapnya.
Menurut Tito, eksekusi baru akan dimulai usai September 2025 setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.
“Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah,” ujarnya.
Mendagri Tito juga menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta jajaran Kementerian Dalam Negeri untuk berkoodinasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pemenuhan tersebut dengan target utama pada daerah dengan angka stunting dan kemiskinan tinggi.
“Tadi Bapak Presiden memerintahkan kami koordinasi dengan Bapak Kepala Badan Gizi mana titik-titik yang kira-kira belum disentuh oleh Badan Gizi karena bertahap kan ya. Nah yang daerah-daerah ini, kira-kira ngerjakan yang mana tapi mungkin prioritasnya adalah pada daerah-daerah yang angka stuntingnya tinggi sama kemiskinannya tinggi itu menjadi target utama,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tito menuturkan bahwa kontribusi setiap daerah akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, untuk daerah dengan PAD rendah kontribusi dalam program MBG akan dibantu dengan BGN.
“Misalnya Kabupaten Badung itu PAD-nya kan 90 persen dari APBD-nya pemerintah pusat hanya 10 persen, mereka punya anggaran hampir Rp10 triliun anak SD-nya ada 72 ribu mereka bisa meng-coversemua malah, meng-cover semua menawarkan, meng-cover semua dari APBD-nya cukup mereka. Tapi ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali seperti Indonesia Bagian Timur nah, kalau ini mereka ya udah 500 anak-anaknya, yang lainnya akan di-cover oleh Badan Gizi Nasional,” terang Tito.
Sumber: Setneg.go.id
