JUBIRTVNEWS.COM – Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan Cikakak secara resmi melantik ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Desa se-Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, pada Jumat, 25 Juli 2025. Kegiatan yang berlangsung di GOR Sukamaju ini juga dirangkaikan dengan penguatan kapasitas kader Posyandu.
Momen pelantikan ini menjadi istimewa dengan kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Leni Liawati, yang hadir secara khusus untuk memberikan dukungan moral sekaligus politik terhadap keberadaan dan peran penting kader Posyandu di tengah masyarakat.
Dalam sambutannya, Leni Liawati menekankan bahwa Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar, khususnya dalam pemantauan gizi anak, ibu hamil, dan lansia. Sebagai satu dari sedikit legislator perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa Posyandu tetap menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Perempuan memiliki peran kunci dalam menjaga ketahanan keluarga. Kader Posyandu adalah barisan pertama dalam hal ini. Maka, kehadiran saya hari ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk nyata dukungan dan keberpihakan,” ujar Leni di hadapan perwakilan DPMD, Forkopincam, TP Posyandu dan kader Posyandu se Kecamatan Cikakak.
Soroti Insentif Kader
Lebih lanjut, Leni menegaskan pentingnya peningkatan insentif bagi kader Posyandu, mengingat peran dan cakupan kerja mereka yang kini semakin luas.
“Inovasi pelayanan Posyandu saat ini tidak hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketertiban dan perlindungan masyarakat. Dengan beban kerja yang terus bertambah, insentif kader juga perlu ditingkatkan,” tegas Leni.
Ia menambahkan bahwa kader Posyandu merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendekatkan layanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih berpihak terhadap kesejahteraan mereka.
Pelantikan dan penguatan TP Posyandu ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan unsur legislatif dalam membangun sistem pelayanan masyarakat berbasis komunitas.
Selain menjadi ruang koordinasi, kegiatan ini juga menjadi refleksi bahwa kehadiran perempuan di parlemen—seperti yang ditunjukkan oleh Leni Liawati—mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan kesehatan berbasis keluarga.
