JUBIRTVNEWS.COM – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Uden Abdunnasir, menyampaikan 10 catatan kritis partainya terhadap penjelasan Bupati Sukabumi mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Pandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi pada Rabu (19/6/2025).
Fraksi PKS mengawali pandangannya dengan memberikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI serta capaian pendapatan daerah. Namun demikian, mereka menekankan bahwa capaian administratif tersebut harus dibuktikan melalui manfaat konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Berikut 10 poin catatan kritis Fraksi PKS:
1. Kesesuaian Anggaran dengan Prioritas Daerah
Pertama, PKS mempertanyakan apakah penggunaan anggaran benar-benar telah sejalan dengan rencana pembangunan dan program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Selanjutnya, mereka menyoroti pentingnya transparansi dalam laporan keuangan. Menurut PKS, keterbukaan ini sangat penting agar masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan APBD secara independen.
3. Kelanjutan Program Universal Health Coverage (UHC)
Di samping itu, Fraksi PKS juga mendesak agar pemerintah daerah tetap melanjutkan program UHC BPJS Kesehatan. Mereka meminta penjelasan dari Bupati mengenai kendala yang selama ini menghambat implementasi program tersebut.
4. Rendahnya IPM dan Rata-rata Lama Sekolah
Berikutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukabumi masih tergolong rendah dan berada di peringkat ke-24 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Dalam hal ini, PKS menyoroti indikator rata-rata lama sekolah sebagai penyumbang terbesar dari rendahnya IPM.
5. Peningkatan Pelayanan Publik Dasar
Selain itu, PKS juga mendesak pemerintah daerah agar meningkatkan pelayanan publik dasar. Mereka menekankan sektor jalan, pendidikan, kesehatan masyarakat kecil, dan pertanian sebagai kebutuhan dasar yang belum optimal.
6. Tingginya Risiko Bencana di Sukabumi
Kemudian, mereka menyoroti tingginya indeks risiko bencana di Sukabumi, yakni mencapai skor 186,61. Kabupaten ini menempati peringkat kedua se-Jawa Barat dan ke-28 secara nasional. Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.
7. Kesenjangan Wilayah Utara dan Selatan
Tak hanya itu, mereka juga menyinggung masih adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Sukabumi. PKS mendorong pendekatan afirmatif melalui pembangunan konektivitas jalan, pengembangan pusat pertumbuhan baru, dan perbaikan infrastruktur di wilayah selatan.
8. Penumpukan Kegiatan di Akhir Tahun Anggaran
Selanjutnya, Fraksi PKS menilai bahwa pola pelaksanaan kegiatan yang cenderung menumpuk di akhir tahun merupakan indikasi lemahnya perencanaan waktu. Hal ini menurut mereka dapat berdampak negatif terhadap kualitas hasil kegiatan.
9. Lemahnya Koordinasi Perencanaan Antar Perangkat Daerah
Dalam poin berikutnya, mereka menekankan perlunya penguatan koordinasi antar dinas serta peningkatan pengawasan internal. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya deviasi anggaran dan ketidaksesuaian pelaksanaan program.
10. Efektivitas Perda Pengelolaan Sampah
Terakhir, Fraksi PKS mempertanyakan efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut mereka, persoalan sampah masih belum tertangani secara maksimal hingga saat ini.
Sebagai penutup, Uden menyampaikan harapan agar pelaksanaan APBD benar-benar selaras dengan kebutuhan rakyat dan mampu membawa Kabupaten Sukabumi menuju kemajuan yang adil dan merata.
