Beranda / Parlemen / Fraksi PKB Dorong Raperda Perubahan APBD Sukabumi 2025 Responsif, Efisien dan Pro Rakyat

Fraksi PKB Dorong Raperda Perubahan APBD Sukabumi 2025 Responsif, Efisien dan Pro Rakyat

Aspirasi PKB: Dari Dermaga, Wisata, hingga Sumur Bor

Dalam rangka memperkuat fungsi representasi, Fraksi PKB menyampaikan tiga usulan strategis yang bersumber dari aspirasi masyarakat:

1. Sektor Kelautan:
Fraksi PKB meminta perhatian serius terhadap kebutuhan pembangunan dermaga di kawasan Pantai Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap. Dermaga ini sangat dibutuhkan oleh nelayan sebagai fasilitas ekonomi pesisir sekaligus mendukung pengembangan wisata bahari.

2. Sektor Pariwisata:
Fraksi PKB mendorong alokasi anggaran untuk penataan objek wisata di Ciracap dan Surade, terutama dalam penyediaan fasilitas umum seperti toilet, parkir, penerangan, papan informasi, dan akses jalan. Penataan ini diyakini akan memperkuat daya tarik wisata dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Baca Juga :  Ini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Periode 2024-2029

3. Sektor Pertanian:
Menghadapi persoalan kekeringan musiman, Fraksi PKB mendorong pengadaan dan pembangunan sumur bor untuk irigasi pertanian. Ini dianggap penting untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian, terutama di wilayah-wilayah rawan air.

Baca Juga :  19 Raperda Masuk Propemperda DPRD Kabupaten Sukabumi 2025, Berikut Daftarnya

Pembiayaan Daerah Harus Tepat Sasaran

Terkait pembiayaan daerah, Fraksi PKB mencermati adanya perubahan dari kondisi defisit menuju surplus. Perubahan ini dianggap sebagai hal positif, tetapi PKB mewanti-wanti agar alokasi pembiayaan tidak hanya terjebak pada kegiatan administratif, melainkan benar-benar diarahkan ke sektor produktif dan layanan dasar masyarakat.

Komitmen PKB: APBD untuk Rakyat

Sebagai penutup, Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap proses APBD agar benar-benar menjadi alat pembangunan yang berpihak pada rakyat. Fraksi ini juga berharap bahwa pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 berjalan secara terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar formalitas anggaran semata.

Baca Juga :  Rancangan Awal Pembangunan Pemerintahan Baru Kabupaten Sukabumi, Pulih dari Bencana

“Kami akan terus hadir sebagai jembatan rakyat dan mitra kritis pemerintah. APBD harus kembali pada tujuannya: untuk rakyat, bukan untuk seremonial,” tutup Nandar.

Halaman: 1 2

Tag:

Berita Video

Berita Terbaru

Pos-pos Terbaru

error: Content is protected !!