JUBIRTVNEWS.COM – Fraksi Partai Golkar menyampaikan sepuluh catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Edi Sudrajat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (19/6/2025).
Dalam pernyataannya, Fraksi Golkar mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi atas keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Namun, apresiasi itu disertai dengan sejumlah catatan yang dianggap penting untuk menjadi bahan evaluasi ke depan.
“Prestasi ini patut disyukuri, tapi kita juga harus terus berbenah. Fraksi kami mencatat beberapa hal penting,” ujar Edi.
Baca Juga: Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi atas LPJ APBD 2024
Berikut 10 poin catatan tersebut:
1. Apresiasi atas raihan opini WTP dan penyampaian APBD tepat waktu sesuai UU No. 23 Tahun 2014.
2. Capaian indikator makro seperti IPM naik 1,47%, pertumbuhan ekonomi 18,7%, dan pengangguran menurun 32,53% diapresiasi, namun diminta terus ditingkatkan.
3. Struktur dan substansi Raperda APBD 2024 dinilai memenuhi aspek akuntabilitas.
4. Pendapatan Daerah 2024 naik 6,9%, PAD naik 2,48%, TKDD naik 8,12%, tapi pendapatan sah lainnya justru menurun. Golkar dorong optimalisasi PAD.
5. Fraksi meminta penjelasan rinci dari perangkat daerah saat pembahasan, disertai data hambatan dan solusi program.
6. Catatan BPK terhadap beberapa OPD harus segera ditindaklanjuti, dengan Inspektorat diminta aktif mengawasi dan melaporkan perkembangan ke DPRD.
7. Golkar dorong penguatan sistem keuangan berbasis teknologi yang terintegrasi, aman, dan sesuai SOP.
8. Belanja daerah diminta lebih selektif, fokus pada prioritas RPJMD, dan hindari alokasi yang tidak terukur dan tak mendesak.
9. Perlu upaya menghindari SILPA besar, serta memastikan investasi daerah dilakukan berdasarkan kajian analisis.
10. Fraksi mengajak semua pihak, terutama OPD, meningkatkan produktivitas, inovasi, dan menyampaikan hasil kerja ke masyarakat secara terbuka.
Fraksi Golkar menutup pandangannya dengan ajakan untuk terus menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan Sukabumi yang “Mubarakah”.
