JUBIRTVNEWS.COM – Polemik status lahan milik Kelompok Tani (Poktan) Cikaramat yang sempat mencuat di media akhirnya mendapat titik terang. Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Dadang Hermawan, turun langsung ke lokasi di Dusun Penanggapan, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, untuk memastikan legalitas dan pemanfaatan lahan yang digunakan untuk pembangunan fasilitas mesin pengering (dryer) bantuan pemerintah.
“Saya ke sini menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota Dewan. Isu tentang status lahan ini sempat ramai di pemberitaan, dan saya ingin melihat langsung ke lapangan,” ujar Dadang Hermawan saat meninjau lokasi, Sabtu (3/5/2025).
Poktan Cikaramat sendiri berasal dari Dusun Cikaramat. Namun, karena di dusun asal tidak tersedia lahan yang cukup dan tidak ada warga yang bersedia menghibahkan tanah, pembangunan dryer akhirnya dialihkan ke Dusun Penanggapan. Di lokasi inilah H. Oting, warga setempat, berperan besar dengan bersedia menghibahkan sebagian lahannya untuk mendukung program pertanian desa.
“Alhamdulillah, saya sudah ditunjukkan dokumen hibah yang telah ditandatangani. Tinggal menunggu proses pembuatan akta hibahnya. Secara hukum, ini sudah sah,” tegas politisi PKB tersebut.
Fasilitas dryer ini merupakan bantuan dari dana APBN dan APBD yang dibangun berdasarkan kebutuhan mendesak para petani akan alat pengering hasil panen. Untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatannya, telah disepakati pula nota kesepahaman (MoU) antara pihak-pihak terkait, termasuk pembagian hasil sewa sebesar 20 persen kepada pihak ketiga yang berkontribusi menyediakan lahan.
Dadang juga menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif warga yang mendukung pembangunan, meski dalam keterbatasan. “Ini bentuk sinergi luar biasa antara masyarakat dan pemerintah. Jangan sampai isu lahan menghambat niat baik dan kebutuhan riil petani,” ujarnya.
Ia berharap, polemik yang sempat muncul bisa diakhiri dengan kerja nyata di lapangan. “Yang penting sekarang, alatnya ada, lahannya sah, dan manfaatnya bisa dirasakan petani,” tambahnya.
Dengan klarifikasi ini, DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh bantuan pemerintah benar-benar sampai dan digunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat.
