JUBIRTVNEWS.COM – Bupati Sukabumi, Asep Japar, memberikan tanggapan resmi atas pandangan umum Fraksi Partai Golkar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Tanggapan tersebut disampaikan langsung oleh Asep Japar, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Rabu (6/8/2025), dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program prioritas serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Apresiasi dan Harapan Realisasi Tepat Waktu
Menanggapi apresiasi yang disampaikan Fraksi Golkar, Bupati Sukabumi mengucapkan terima kasih dan menyampaikan harapan agar proses perubahan APBD dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Hal ini penting agar program, kegiatan, dan subkegiatan—terutama di sektor infrastruktur—bisa dilaksanakan dan diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran. Dengan begitu, tidak ada lagi kegiatan yang tertunda ke tahun berikutnya.
Kenaikan Pendapatan Sesuai Aturan Pusat dan Hasil Rekonsiliasi
Bupati menjelaskan bahwa kenaikan pendapatan daerah dalam Raperda Perubahan APBD 2025 memang terjadi. Hal ini disebabkan oleh ketetapan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat, khususnya terkait dana transfer ke daerah. Pendapatan dari perangkat daerah (incomer) pun telah ditetapkan secara terukur melalui hasil rekonsiliasi antara perangkat daerah incomer dengan Bapenda, sehingga target pendapatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal.
Penguatan PAD Melalui Inovasi dan Teknologi
Merespons dorongan Fraksi Golkar dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati menyatakan sepakat bahwa peningkatan PAD harus dilakukan melalui berbagai upaya konkret. Ini meliputi pemanfaatan teknologi informasi, media sosial, serta pendataan dan pengelolaan potensi PAD secara profesional. Pemkab telah meluncurkan sejumlah inisiatif, termasuk program Bebas Sanksi Administratif Pajak Daerah yang berlaku hingga 30 September 2025, serta pengembangan aplikasi “Nikah Yuk” yang memberikan kemudahan pembayaran dan pendaftaran objek pajak daerah bagi wajib pajak.
Efisiensi Belanja Pegawai dan Perhatian terhadap Infrastruktur
Menjawab catatan Fraksi Golkar mengenai komposisi belanja daerah, Bupati mengakui bahwa belanja mengalami kenaikan, dengan porsi terbesar pada belanja pegawai. Hal ini dikarenakan penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan kewajiban pemberian tunjangan penghasilan PPPK yang setara dengan PNS. Namun demikian, pemerintah daerah telah melakukan efisiensi belanja yang kemudian dialihkan ke belanja infrastruktur.
Belanja Modal Harus Tepat Waktu dan Terukur
Terkait penambahan belanja modal, terutama untuk pembangunan jalan, jembatan, dan bangunan, Bupati menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan belanja modal wajib diselesaikan sebelum tutup tahun. Pemerintah juga telah melakukan evaluasi penyerapannya per semester, yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Realisasi Anggaran dan Prognosis Kebutuhan Enam Bulan Berikutnya.
Sinkronisasi dengan RPJMD 2025–2029
Bupati menyambut baik dorongan Fraksi Golkar terkait sinkronisasi Perubahan APBD 2025 dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025–2029. Ia menyatakan bahwa perubahan APBD ini telah mengakomodasi program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam rancangan RPJMD yang akan ditetapkan pada bulan Agustus 2025.
Perencanaan Target SiLPA yang Akurat dan Realistis
Mengenai perhatian Fraksi Golkar terhadap SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), Bupati menyatakan bahwa pihaknya sepakat agar penetapan target SiLPA dilakukan secara akurat. Namun, di lapangan hal ini tidak mudah dicapai karena banyak faktor yang mempengaruhi, seperti penyesuaian standar belanja dan efisiensi (sisa kontrak), yang sering kali tidak sesuai dengan target awal. Di samping itu, pengelolaan keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) memiliki tata cara khusus dalam penatausahaan, sehingga turut memengaruhi besaran SiLPA.
Komitmen Pemerintah: Efisien, Profesional, dan Pro Rakyat
Secara keseluruhan, Bupati Sukabumi menyatakan komitmennya untuk menjalankan pengelolaan anggaran daerah dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Seluruh pandangan, masukan, dan kritik Fraksi Partai Golkar dijadikan bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2025.
“Semua rekomendasi Fraksi Golkar menjadi perhatian serius kami. Kami berkomitmen agar seluruh kegiatan pembangunan berjalan optimal, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi,” tegas Bupati.
